Sepekan belakangan ini media ramai-ramai menulis tentang isu reshuffle atau pergantian anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono. Dikatakan isu, karena memang masalah ini seolah berputar-putar tanpa kejelasan. Berita
talking news di mediapun memuat berbagai pernyataan, komentar dan analisis yang terasa tak berujung pangkal, sehingga masyarakatpun dibuat bingung karenanya. Isu reshuffle makin panas, ketika pejabat-pejabat istana kepresidenan menyebut waktu pelaksanaan reshuffle, Oktober. Beragam pendapat kembali terlontar. Partai-partai politikpun kembali beradu pernyataan, dan tentu saja menuding menteri dari partai lainlah yang pantas diganti, sementara menteri dari partainya sendiri dianggap paling baik, dan harus dipertahankan. Adu pernyataan makin seru ketika dibumbui dengan beredarnya informasi tentang skenario reshuffle, baik melalui SMS maupun lewat BBM (Blackberry Messenger). Meski tak jelas darimana sumbernya, tapi skenario inipun ramai diperbincangkan, bahkan diangkat secara resmi di berbagi pemberitaan media cetak, elektronik dan online. Begitu berisiknya perbincangan skenario reshuffle itu, sampai-sampai membuat panas telinga presiden -yang memang gampang panas-, sehingga kemudian presiden harus memberikan pernyataan resmi bahwa skenario reshuffle yang beredar luas itu bukan dari dirinya. Duh!!..isu reshuffle itu memang benar-benar menguras tenaga, membuat merah telinga dan membuat bingung pikiran kita. Pantaskah kita dibuat sibuk dengan gonjang-ganjing isu reshuffle seperti itu? Layakkah kita buang-buang energi untuk berbicara dan berdebat tentang "gosip" pergantian para menteri? Ingat! isu seperti ini bukanlah yang pertama atau keduakali..sering. Di luar kita berbicara soal pergantian atau perombakan menteri sebagai hak prerogatif presiden untuk memperbaiki kualitas pemerintahannya, mengapa kita tidak berbicara tentang budaya mundur para menteri sebagai jawaban dari diskusi panjang tentang reshuffle. Mundur dalam hal ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab terhadap amanat yang sudah diberikan, bukan mundur dalam arti
tinggal glanggang colong playu, atau lari dari tanggung jawab. Kalau meminjam istilah perpajakan, maka mundur adalah hasil dari sebuah proses
self assesment para menteri terhadap kinerjanya sendiri. Tak perlu orang lain menilai, tak perlu orang lain memaksa-maksa, seharusnya para menteri dengan segala kearifan seorang pejabat publik, mampu menilai dirinya sendiri, untuk kemudian menyatakan saya layak terus maju atau saya menyatakan mengundurkan diri. Berbicara tentang budaya mundur para pejabat, kita tentu bisa berkaca kepada budaya para pejabat di Jepang. Bahkan seorang perdana menteripun, tak malu-malu untuk menyatakan bertanggung jawab terhadap segala kegagalan dan kesalahan. Contoh lain ada di Korea Selatan. Pada 27 September lalu, Menteri Ekonomi Pengetahuan yang membawahi layanan energi, mundur hanya karena pada 15 september lalu, hampir dua juta rumah di Korsel mati lampu selama satu jam. Bayangkan! hanya mati lampu satu jam, maka sang menteripun mundur dari jabatannya. Bandingkan saja dengan berita 4 Oktober kemarin, arus listrik di wilayah PLN Cilegon Provinsi Banten mati total, sehingga seluruh aktivitas yang menggunakan energi utama itu terhenti, karena diduga ada kerusakan pada sistem jaringan PLN. Adakah yang mundur hari ini? Sudah pasti tidak ada. Lalu siapakah menteri yang layak mundur?
Pertama, menteri yang terlibat masalah hukum, terutama hukum pidana seperti tersangkut kasus korupsi, kasus suap dan semacamnya. Kenapa harus mundur, ya tentu untuk melancarkan proses hukumnya. Toh sang menteri tidak akan bisa bekerja dengan khusuk kalau sudah dikejar-kejar masalah hukum. Wartawan yang ketemu pun tidak akan menanyakan pekerjaannya, tapi pasti tentang perkembangan kasus hukumnya dan segala macam
Kedua, menteri yang tak cakap mengurus pekerjaannya. Memang tak mudah untuk menentukan seorang menteri cakap atau tidak, bahkan presidenpun harus menggunakan jasa UKP3 untuk membantunya menilai kecakapan seorang menteri dalam memimpin Kementriannya. Tapi sederhanya, kita bisa menilai dari hal-hal yang menjadi perhatian publik, seperti berulangnya kecelakaan kapal, pesawat jatuh hingga tabrakan kendaraan umum yang menelan korban ratusan nyawa hanya dalam hitungan sebulan.
Ketiga, menteri yang mengalami masalah kesehatan serius, sehingga tak bisa menjalankan tugas dengan baik. Tentu yang terakhir ini adalah hal yang biasa dan manusiawi. Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang
bejubel market place terbaik indonesia. Tapi jangan heran jika Anda menemukan diri Anda mengingat dan menggunakan informasi ini sangat dalam beberapa hari mendatang.
Memang, budaya mundur bukanlah hal yang mudah, karena harus menghilangkan segala ego. Mungkin, orang Indonesia ini lebih malu kalau harus mundur, ketimbang malu karena bersalah. Melempar kesalahan kepada orang lain itulah yang jadi budaya. Apalagi bagi seorang pejabat atau menteri, mundur atau tidak tentu sangat terkait dengan kepentingan politik, uang dan kekuasaan. Keputusan itu memang bukan hanya pada dirinya sendiri tetapi sangat ditentukan oleh partai politik pengusungnya. Tapi inilah yang menjadi tantangan bangsa Indonesia. Sulit tentu bukan berarti tak bisa dilakukan. Membuat sesuatu tindakan menjadi sebuah budaya memang butuh waktu, tetapi harus dimulai dari sekarang. Jika rasa tanggung jawab terhadap amanat yang diembannya sudah menjadi budaya, tentu masyarakat tak perlu lagi menghabiskan energi untuk mendengarkan dan ikut bingung dengan segala gonjang-ganjing reshuffle. Para menteripun tak perlu sibuk mengarang jawaban ketika bertemu dengan awak media. Fokuslah pada pekerjaan, buatlah yang terbaik untuk rakyat dan bangsa ini, bukan sibuk mencari-cari cara dan merekaya supaya kursi empuknya tak diambil. Dengan budaya mundur, juga akan memberikan kesempatan kepada yang baru dan tentu yang lebih baik untuk menunjukkan kemampuannya.
Marthin Budi Laksono
Kadep Liputan6.com
